Treshold Siaran Oligarki Dalam Demokrasi

Ilustrasi pemain wayang (foto:google)

Sistem Presidensial Treshold telah menyalakan tv untuk menayangkan kelakuan oligarki yang tumbuh ditengah tubuh demokrasi yang diperjuangkan dengan energi reformasi. Setelah penetapan sistem Treshold dengan ambang batas 20% dari total kursi DPR dan 25% total suara murni sebagaimana di implisitkan pada UU no Nomor 7 Tahun 2017 memaksa adanya koalisi diantara partai politik untuk memenuhi standard untuk mengusung pasangan calon Presiden dan Calon Wakil Presiden di bulan agustus 2018 nanti.

Ambang batas yang terlalu tinggi berimplikasi Parpol tidak bisa mengusung Pasangan Capres dan Cawapres secara bebas, dan untuk mengikuti kontestasi politik di 2019 memaksa Parpol untuk membangun koalisi. Konsekuensi dari lahirnya Treshold ini, seperti ada yang mengatur fluktuasi definisi kata "Terbaik" untuk terbentuk Paslon yang akan dipilih rakyat.

Parpol yang akan mengusung Paslon juga harus melewati laut diplomasi yang panjang diantara Parpol. Proses panjang itu lahir dari perbedaan ideologis politik, cara pandang serta kepentingan partai. Tak heran, jika akhir-akhir ini, wacana Pemilihan Presiden 2019 menjadi wacana hangat dimedia massa. 

Deklarasi dan arus dukungan serta lobi-lobi politik menjadi tayangan tanpa tepi di media, hal itu terjadi karena pertimbangan dan proses pencarian kesepakatan untuk membangun koalisi. Gerakan sejumlah figur penting juga terlihat, aktivitas politik para elit yang terus disorot media menjadi deskripsi adanya Oligarki di tubuh demokrasi.

Seolah energi rakyat dinegeri ini habis karena melihat aktivitas para elit politik dalam memainkan perannya. Terlebih energi Parpol yang tujuan awal untuk memperjuangankan hak-hak rakyat dalam menjalankan skema demokrasi terlihat buram karena perang interpretasi.

Tarian All President's Men dan Oposisi

Masyarakat dipaksa belajar Optalmologi agar aman menyaksikan aktifitas oligarki ditubuh demokrasi. Oligarki yang seharusnya menjadi racun bagi demokrasi namun kini lahir dan mulai nampak. Tubuh demokrasi kita seperti tidak memiliki detoksifikasi, untuk mengalahkan racun Oligarki, sehingga bisa dikata demokrasi saat ini sedang sakit. Effek kesakitan itu melahirkan Sifat Anomali karena racun oligarki yang bertumbuh, menimbulkan enigma dari argumentasi yang terdengar untuk membela rakyat. 

Aktifitas elit Parpol dan figur-figur politisi yang selalu tersorot aktifitasnya tak lepas dari ingin mencapai koalisi yang proposional, terlihat saat ini adalah sejumlah Parpol telah merapat pada petahana untuk mengikuti puncak demokrasi yakni Pilpres 2019. Perang argumentasi untuk menjustifikasi selalu menjadi tayangan antara All President's Men dan Parpol Oposisi.

Perang argumentatif itu, seperti tarian Parpol yang dinikmati penonton atau rakyat di pagung politik Indonesia. Ilmu Pars pro toto mengaktifkan stigma negatif pada politik bangsa. Keadaan itu sangat fundamental karena sulitnya membedakan argumentasi yang peyoratif dan keaslian kudus dalam membela hak-hak rakyat, atau argumen distorsi dan kebenaran, sehingga hanya terlihat seperti apologi yang di improvisasikan para wayang.

Elit politik selalu memainkan wayang hingga terjadi kegemparan wacana ditengah masyarakat. Elit selalu menyembunyikan aktor utama tidak ingin mengkomparasikan dengan lawannya untuk menunjukan kompeten dalam berdealitika secara intelektualitas untuk argumentasi yang mendasar tentang kebijakan yang diperlakukan. Fenomena ini seperti ada kepetingan kolektif yang dimainkan secara masif.

Menentukan Pilihan, Atas Pilihan Rakyat

Pilihan masyarakat kini dibatasi oleh pilihan koalisi Parpol yang telah dibangun lewat diplomasi dengan resultan proposional versi elit politik. Pilihan rakyat kini berada di atas pilihan mereka, cara memonopoli pasar politik sehingga kita minim pilihan untuk memilih yang sesuai dengan keinginan rakyat.

Fenomena ini, menjadi bentuk memarginalisasi demokrasi yang dimana demokrasi yang junjung tingga founding father adalah musyawarah dan mufakat. Musyawarah yang disajikan dalam pemilihan umum saat ini disajikan sistem oligarki, sehingga definisi ideal Capres dan Cawapres hanya milik elit politik. Hakikat dalam pemilu saat ini seolah mendiskripsikan rakyat tidak cerdas dalam menentukan pilihan jika integeritas, elektabilitas, indikator-indikator lainnya selaku pemimpin yang layak untuk negeri ini hanya distandaridasikan oleh elit Parpol.

Aroma hegemoni dalam Treshold sangat menyengat dan menghilangkan kebebasan rakyat dalam menentukan pilihannya. Menyatakan rakyat tidak pandai dalam memilih dan Paslon Presiden dan Wakil Presiden sehingga harus disiapkan Parpol sangat kontradiksi dengan tujuan pemerintah yang selalu ingin mencerdaskan bangsa. Jika memang, seperti itu, maka agar prinsip silogisme dalam logik berlaku harus ada pernyataan pemerintah telah gagal mencerdaskan bangsa. Jika logos tidak digunakan maka akan ada kelahiran ambiguitas dalam persepktif sehingga dogma bertumbuh, dan itu sudah diingatkan oleh Friedrich Nietzsche dengan berkata "Keyakinan adalah musuh kebenaran yang lebih berbahaya daripada kebohongan".

Penulis : Suparman Soleman

Admin Tingkat pendidikan kita terus berkembang, tapi literasi kian anjlok, sajian informasi dipenuhi Sampah. Itu Meta Motivasi Kita Bergerak.

Share :