Dibalik Kabut Petugas Demokrasi

Salam Literasi.

Ditengah ketegangan rakyat Indonesia menungguh hasil pemenang Pilpres 2019, ada orang yang bekerja siang dan malam untuk sesegera mungkin memberi jawaban terkait siapa pemimpin diperiode berikutnya ! Pertanyaan itu, siapakah mereka, tentu itu adalah petugas demokrasi kita dibawah KPU. Merekalah KPPS, anggota PPS, anggota PPK yang mungkin saat ini tengah bekerja bahkan mungkin merelakan waktu bersama keluarga demi secepatnya menyelesaikan perhitungan suara pasca Pemilu 17 April 2019.

Berupaya menjaga amanah para pemilih, tentu tugas yang dibebankan pada mereka tidaklah ringan. Terhitung dari pelaksanaan teknis persiapan sampai teknis perhitungan merekalah pekerjanya, mereka juga terbebani tanggungjawab sosial untuk segera menyajikan jawaban dari pertanyaan diatas. Hal itu harus dipercepat sesuai target untuk menghentikan sesegera mungkin gesekan horisontal pasca Pilpres 2019 dengan rakyat dapat mengetahui siapa pimpinan negeri ini serta wakil rakyat kedepan sesuai tanggal yang ditetapkan. Terlebih, ditengah kerja keras para petugas demokrasi, mereka masih memiliki potensi diintervensi oleh siapapun terkait perhitungan suara dan segala bentuk kecurangan yang menghantui. 

Tentu ini bisa jadi luput dimata banyak orang, karena disibukkan dengan mengawal dan menunggu hasil perhitungan suara, kabut demokrasi harus benar-benar dihilangkan agar menjadi bahan evaluasi penylenggara pemilu. Terlebih dalam kabut itu tercium aroma yang sangat menyengat hati kita, tercatat dalam berita yang dibuat Media online CNN.com merilis berita dengan judul Catatan Terbaru KPU: 119 Petugas KPPS Meninggal Dunia (https://m.cnnindonesia.com/nasional/20190423181518-32-388964/catatan-terbaru-kpu-119-petugas-kpps-meninggal-dunia) mencatatkan hingga tanggal 23 April 2019 sudah 119 petugas yang meninggal dunia dan 548 sakit yang tersebar di 25 Provinsi. Belum lagi 33 orang panitia pengawas pemilu (Panwaslu) yang gugur. Ini merupakan kabar duka bagi kita semua. Pemilihan serentak dengan maksud penghematan uang negara ternyata membawa permasalahan lain. Diberita yang lain ketua KPU RI akan berupaya agar tersedianya dana santunan. Sungguh benar-benar memperihatinkan tanpa jaminan keselamatan, ditengah beban dan kelelahan. Inilah kabut yang menutupi keringat para petugas demokrasi hingga merenggut jiwa yang tidak sedikit.

Tidak Punya Langkah Antisipatif

Dalam perpektif yang berbeda, santunan adalah hal yang berbeda karena barang tentu itu adalah bagian dari bantuan, namun apakah ini semua tak memiliki pelampung sebagai strategi alternatif dalam mengantisipasi kejadian ini. Jika kita berupaya membuka kemungkinan lain, "upaya" memberikan santunan merupakan jalan terakhir berarti benar-benar kejadian diluar prediksi para pembentuk payung hukum dan mekanisme dalam melaksanakan Pemilu Serentak. Buktinya, tidak ada antisipasi yang diambil seperti menambahkan tenaga kerja dan pemberian jaminan keselamatan. Tentu ini adalah persoalan yang tidak bisa terjawab karena memang diluar prediksi para elite dalam membuat kebijakan, atau dalam bahasa lain kebijakan yang tidak matang diterbitkan tanpa memikirkan keselamatan para petugas demokrasi ditengah anggaran Rp 25,59 triliun.

Disisi yang lain, JPPN.com merilis dalam berita berjudul "Pengin Tahu Honor Petugas KPPS di Pemilu 2019?" (https://www.google.com/amp/s/m.jpnn.com/amp/news/pengin-tahu-honor-petugas-kpps-di-pemilu-2019) dalam berita tersebut honor KPPS sebesar Rp 550 ribu untuk ketua. Sedangkan anggota Rp 500 ribu, hal itu sesuai Surat Menteri Keuangan (Menkeu) Nomor S-118/MK.02/2016 tentang Penetapan Standar Biaya Honorarium Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden, dan Wakil Presiden, serta Tahapan Pemilihan Gubernur/Bupati/Wali Kota Serentak.

Tentu dengan honor seperti ini, tanpa ada jaminan keselamatan serta beban membuat profesi petugas demokrasi kita dalam "bahaya" sekiranya dibeberapa daerah saja sudah banyak yang menolak menjadi petugas demokrasi karena beban dan penghasilan yang bisa saja dianggap tidak sesuai. Padahal ditangan merekalah hak pilih kita amanahkan atau dititipkan, merekalah pekerja yang mewujudkan demokrasi dinegeri ini.

Arman Suleman.

Share :